Categories
Berita

Kudatuli, Jejak Kelam Rezim Orde Segar di Bawah Soeharto

VIVA – Tanggal 27 Juli 1996, 24 tahun lalu, suasana Jakarta mencekam. Biro Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia diambil alih paksa melalui pertumpahan darah. Peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Persepuluhan Tujuh Juli) itu adalah lengah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

VIVA – Agenda 27 Juli 1996, 24 tarikh lalu, suasana Jakarta mencekam. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia diambil alih paksa lewat pertumpahan darah.

Perihal yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) itu adalah salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Baca juga: Benderanya Dibakar, PDIP Bangun Jalur Hukum Seperti Peristiwa Kudatuli

Masa itu, Orde Baru di lembah Soeharto dinilai mengekang kebebasan demokrasi rakyat Indonesia. Sementara itu, Soerjadi di PDI juga merupakan ‘boneka’ pemerintah orde baru, sehingga warga terutama massa pro-Mega bergolak melawan.

Megawati sebagai Anak Presiden pertama Indonesia, Soekarno, masa itu berhasil menjadi pengobar watak, bahkan ‘ruh’ perjuangan agar Indonesia menjadi negara demokratis.

  “Tragedi 27 Juli contoh praktik kekuasaan yang frustasi bertemu arus bawah atau rakyat. Kebengisan selalu dianggap menjadi solusi untuk kekuasaan. Dalam alam demokrasi dengan menjunjung tinggi penghargaan terhadap PEDOMAN, praktik seperti ini tidak dapat terjadi lagi, ” kata anggota Komisi III DPR RI Jelas DH pada Senin, 27 Juli 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, peristiwa Kudatuli harus diketahui & dipahami oleh semua generasi bani, terutama kalangan milenial. Tragedi ini bukan sekadar perjuangan Pro-Mega, tapi juga perjuangan semua lapisan klub yang sudah jengah dengan kediktatoran Orde Baru kala itu.

“Ini harus menjadi kajian bagi kita saat ini dan generasi-generasi mendatang, jangan pernah metode negara digunakan sebagai alat adikara. Bisa ambruk negara ini jika hal itu dilakukan. Beruntung, era Kudatuli terjadi, semua elemen umum, tidak hanya Pro-Mega, tapi juga mahasiswa, ormas, dan warga natural bersatu padu melawan rezim Tata Baru, ” ujar Bambang DH.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mendesak agar pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran mengandung dalam tragedi Kudatuli. Jalan lama memang ditempuh oleh PDIP buat menjernihkan peristiwa itu. Sebab, hingga kini para pelaku penyerbuan masih bebas berkeliaran.
 
“Kudatuli adalah kasus pelanggaran HAM berat  masa lalu yang kudu dituntaskan penyelidikannya. Harus diadili bertemu dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ” kata Bambang DH.