Categories
Berita

KPAI: Hentikan Program Organisasi Penggerak

VIVA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menodong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghentikan Program Sistem Penggerak (POP) Kemendikbud dengan anggaran Rp595 miliar yang menjadi diskusi. Menurutnya, program tersebut tidak pas.

VIVA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghentikan Kalender Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud secara anggaran Rp595 miliar yang menjadi polemik. Menurutnya, program tersebut tak tepat.

“Pembelajaran jeda jauh (PJJ) tahap pertama buatan evaluasi masih bermasalah, tiba-tiba hidup POP dengan nilai setengah triliun, ” kata Retno di ILC, Selasa, 28 Juli 2020.

Baca juga: PGRI Minta Program Pola Penggerak Menteri Nadiem Ditunda

Retno menjelaskan program POP merupakan program anak dari Merdeka Belajar. Dan program tersebut sudah menjadi komoditas kulak sebuah perusahaan, yang pemiliknya adalah salah satu pembisik Menteri Nadiem.

“Saya khawatir pendiksaan jadi komoditas dagangan. Dengan sejenis pendidikan akan menjadi mahal, real sesuai konstitusi pendidikan adalah hak dan kebutuhan seluruh warga negeri, ” katanya.

Belum lagi tiba-tiba muncul Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai penyambut sebagian besar dana POP. Menurutnya, tidak ada juklak maupun juknis seperti apa yang dinyatakan Gajah Nadiem mengenai kedua lembaga itu akan membiayai program secara sendiri.

“Kami tidak melihat skema pembiayaan mandiri. Seperti yang dinyatakan Mendikbud. Hamba baca juklak, juknis bulak balik tidak ada penganggaran mandiri. Kenapa menyalahi aturan sendiri, ” katanya.

Daripada polemik POP ini terus berkembang dan membahayakan hak dasar anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan, ia menyarankan agenda ini dihentikan. Dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan jarak jauh di masa pandemi COVID-19.

“Alihkan anggaran, fasilitasi anak-anak di daerah yang tidak bisa melangsungkan pembelajaran daring. Gratiskan internet sezaman PJJ. Siapkan kurikulum yang benar. Petakan masalah PJJ. Ini masalah di depan mata, jutaan bani terkurung dan tersiksa karena PJJ. Kita berdoa anak tidak stres di rumah, ” katanya.