Categories
Berita

Omnibus Law Cipta Kerja Akan Dukung Perlindungan pada Pekerja Korban PHK

VIVA – Pemerintah mengusulkan kalender baru untuk melindungi para gaya kerja yang kehilangan pekerjaan. Program itu nantinya diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, & Ketahanan Ekonomi, Elen Setiadi mengucapkan program tersebut tidak tercantum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tarikh 2003.

VIVA   –  Pemerintah mengusulkan program pertama untuk melindungi para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Program tersebut nantinya diatur dalam Rancangan Peraturan (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja .

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Dunia Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Elen Setiadi mengatakan kalender tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Saat rapat dengan Badan Legislasi DPR terkait perdebatan Klaster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Elen mengungkapkan agenda itu dinamakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Yang kami usulkan tersebut tidak diatur dalam UU  Ketenagakerjaan, tapi dirasakan saat pendami.   Kita usulkan program baru,   Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ” kata dia, Sabtu, 26 September 2020.

Mengaji juga:   DPR dan Pemerintah Sepakati 95 Persen Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut dia, akan banyak keuntungan yang bisa dinikmati kelompok Indonesia dengan adanya aturan tersebut. Sebab, terdapat perlindungan bagi praktisi yang terkena Pemutusan Hubungan Kegiatan (PHK) dengan program JKP.

Adapun bentuk perlindungan, disebutkannya berupa pemberian tunjangan secara tunai ( cash benefit) , pelatihan vokasional, hingga akses penempatan kerja.

“Bagi pekerja yang terkena PHK ada cash benefit pemberian semacam gaji atau upah setiap bulan bisa enam bulan, sembilan bulan, bersandar kesepakatan, ini ditanggung program tersebut, ” tuturnya.

Pada samping itu, pekerja yang mendapat JKP, kata Elen, akan tentu mendapatkan jaminan sosial lainnya bersifat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan mair hingga jaminan kesehatan nasional.