Categories
Berita

Cantik Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

VIVA – Majelis Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentang eksepsi atau nota keberatan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Peristiwa itu disampaikan Majelis Hakim era membaca putusan sela di Meja hijau Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.

VIVA   –  Majelis Hakim Meja hijau Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Hal itu disampaikan Majelis Hakim saat membaca putusan sela dalam Pengadilan Negeri Tindak Pidana Manipulasi pada Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.

“Mengadili menyatakan keberatan penasihat kaidah tidak diterima, ” kata ketua membacakan putusan sela.

Lebih lanjut, hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan. Diketahui, setelah itu agenda sidang akan masuk dalam pemeriksaan saksi-saksi. “Memerintahkan sidang dilanjutkan, ” kata hakim.

Menurut majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum telah ditulis serta dijabarkan dengan cermat.

Baca juga: Viral Pengemis Mengiakan Biasa Dirampas Petugas Dinas Sosial

“Bagaimana melakukan tindak pidana, kapan, serta di mana, dan apa kelanjutan telah tergambar secara bulat, utuh menyeluruh, tindak pidana diuraikan secara sistematis, ” kata hakim.

Jaksa sebelumnya mengatakan kalau surat dakwaan telah menguraikan perilaku Pinangki menerima uang sebesar US$500 ribu dari terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra mencuaikan pengusaha Andi Irfan Jaya.

Uang tersebut merupakan uang muka atas fee yang dijanjikan Djoko Tjandra sebesar US$1 juta terpaut pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan vonis PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

Selain itu, jaksa menyebut bahwa tulisan dakawaan telah menguraikan perbuatan Pinangki yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk memberi hadiah atau keinginan sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Tatkala untuk dakwaan  pencucian uang, jaksa menyebutkan surat dakwaan telah mengungkapkan perbuatan Pinangki menggunakan untuk memendam atau menyamarkan uang US$500 seperseribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra.

Atas dasar itu, jaksa membantah pernyataan penasihat adat Pinangki yang menyebut surat perkara tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan perbuatan Pinangki.  

Apalagi Pinangki & kuasa hukumnya mengaku telah mengetahui dakwaan yang disampaikan jaksa. (ase)