Categories
Berita

Jenderal POM TNI AD Akan Seret Prajurit ke Hukum Jika Berani Berpolitik

VIVA – Laskar Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan main-main dalam menyerahkan tindakan tegas kepada prajurit yang terbukti terlibat langsung dalam politik praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

VIVA   – Bala Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan main-main dalam menyerahkan tindakan tegas kepada prajurit yang terbukti terlibat langsung dalam kebijakan praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Patuh Komandan Pusat Polisi Militer Armada Darat, Letnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, TNI AD memastikan hendak menyeret siapa saja prajurit dengan nekat berpolitik ke jalur hukum.

“Proses hukum perseorangan prajurit yang terbukti lakukan pengingkaran hukum pada pelaksanaan Pilkada Langsung 2020, ” kata Letjen Dodik dilansir militer=”” tag=”” www.viva.co.id=””>militer/”>VIVA Militer, Rabu 28 Oktober 2020.

Ancaman proses hukum bagi tentara TNI AD yang terlibat politik praktis dipastikan bukan cuma hisapan jempol belaka. Sebab, perintah ini disebutkan berasal dari pimpinan tertinggi TNI AD.

Bahkan, Puspomad telah menghadirkan pejabat pati di jajaran Puspomad untuk mensosialisasikan ancaman hukuman ini dalam Kerap Kerja Teknis (Rakernis) Polisi Militer TNI AD 2020.

Pada acara itu 15 Komandan Pom Daerah Berdiam Militer, Komandan Pusat Pendidikan Pom Kodiklat TNI AD, Komandan Pom Kostrad, 45 Komandan Detasemen Pom, 3 Komandan Detaseman Pom Divif Kostrad dan Komandan Satuan Provost Mabes AD.

Baca: Gara-gara Kapal Rumbia, Mayjen TNI Hassanudin Belikan Acil Motor Gres