Categories
Berita

Khofifah Naikkan UMP Jawa Timur 2021 Jadi Rp1, 8 Juta

VIVA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK. 4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, perihal tidak adanya kenaikan risiko minimum tahun 2021. Kebijakan itu diambil karena situasi pandemi COVID-19.

VIVA   –  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melahirkan surat edaran Nomor M/11/HK. 4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, kejadian tidak adanya kenaikan upah minimum tahun 2021. Kebijakan ini diambil karena situasi pandemi COVID-19.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski tersedia surat edaran Menaker dia langgeng menaikkan upah minimum provinsi (UMP) bagi buruh di wilayahnya. Kebijakan ini diambil setelah melakukan kerap dengan Dewan Pengupahan Jatim dengan terdiri dari Pemprov Jatim, Konsorsium Buruh dan Pekerja serta agen perusahaan atau pengusaha.

“Setelah kami lakukan rapat secara dewan pengupahan. Akhirnya diputuskan kenaikan UMP senilai Rp100 ribu di dalam tahun 2021. Keputusan ini asi pada 1 Januari 2021, ” kata Khofifah di Kota Rengsa, Minggu, 1 November 2020.

Baca:   ump-dki-2021-tak-berlaku-bagi-perusahaan-terdampak-covid-19″> Kenaikan UMP DKI 2021 Tak Berlaku bagi Perusahaan Terdampak COVID-19

Khofifah mengutarakan, pada tahun 2020 UMP dalam Jawa Timur sebesar Rp1. 768. 000. Dengan kenaikan ini, UMP di Jatim pada 2021 sejumlah Rp1. 868. 777. Setelah diputuskan UMP di Jatim pada 2021. Bupati atau Wali Kota segenap Jatim diminta segera memutuskan Imbalan Minimum Kabupatan/Kota (UMK).

“Keputusan ini karena kita tahu ada sektor yang terdampak dan tidak terdampak. Ketika kita menetapkan UMP masa berlakunya sampai dalam putusan UMK. Kalau UMK telah diputuskan UMP tidak berlaku, ” ujar Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, sebenarnya UMP yang dikeluarkan Pemprov Jatim bertambah kecil dari UMK di Jatim. Untuk UMK paling kecil dalam Kota atau Kabupaten di Jatim sebesar Rp1. 913. 000. Tersedia 9 Kota yang menerapkan UMK sebesar itu, antara lain Sampang, Pamekasan, Trenggalek hingga Madiun.

“UMP kita sementara dibawah nilai UMK terendah di Jatim. Pengusaha yang telah memberikan imbalan lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih kecil dari UMP. Dan UMP tak berlaku bila sudah ditetapkan UMK, ” tutur Khofifah.