Categories
Berita

Menteri Korupsi Bansos, Prof Romli: Jangan Salahkan Presiden

VIVA – Pakar Hukum Pidana, Profesor Romli Atmasasmita menguatkan bahwa dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, bukanlah salah Presiden di hal ini Joko Widodo. Pokok, tidak ada kaitannya dengan karakter Presiden sebagai kepala negara.

VIVA   –  Pakar Lembaga Pidana, Profesor  Romli Atmasasmita menegaskan bahwa dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, bukanlah salah Presiden pada hal ini Joko Widodo. Pokok, tidak ada kaitannya dengan karakter Presiden sebagai kepala negara.

“Soal (dugaan kasus korupsi) bansos, jangan salahkan Presiden. (Kasus ini) tidak ada hubungannya secara Presiden kok, ” kata Ramli di acara Indonesia Lawyer Club tvOne , Selasa, 8 Desember 2020.

Ramli pun menjelaskan, begitu seorang pejabat dilantik dan disumpah, dia itu bukan hanya bersumpah pada Presiden saja. Melainkan juga bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Satu.

Baca juga:   Tarik Investasi, Negeri Promosi UU Ciptaker dari GANDAR hingga Eropa

“Luar biasa itu (sumpahnya). Maka tanpa dibawa-bawa ke Presiden, Presiden cuma menunjuk. Dia tidak mungkin keahlian pribadi orang masing-masing. Jangankan Kepala, terkadang anak sendiri saja kita tidak tahu persis bagaimana kepribadiannya, ” ujarnya.

Karenanya, Ramli berharap bahwa wacana terpaut kasus korupsi bansos tersebut sebaiknya jangan terlalu jauh dibawa kemana-mana.   “Karena ini bukan kebijakan, tapi gakkum (penegakan hukum), maka harus jelas azas keadilannya & manfaatnya apa, ” kata Ramli.

Ramli menambahkan, dalam konteks teoritik, kita harus berpikir dan melihat tentang bagaimana seharusnya hukum dalam kejadian korupsi bansos ini bisa dijalankan dengan memberikan aspek kemanfaatan.

Apalagi, hal itu pula telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Di mana dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan kepastian hukum yang benar.

“Jadi undang-undang pokok kita sudah mengamanatkan bahwa kepastian hukum itu harus ada dalam keadilan. Maka bukan hanya kepastian hukum saja, tapi juga kudu adil, ” kata Ramli.

“Nah, di sinilah penegak hukum harus melihat hal ini (aspek kemanfaatan hukum), dan tersebut tidak mudah (dilaksanakan). Tidak seperti rumusan kalimatnya yang sederhana, akan tetapi pelaksanaannya itu sangat susah, ” ujarnya.