Categories
Berita

Kejagung Inventarisir 13 Kasus Pelanggaran PEDOMAN Berat Masa Lalu

VIVA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, mengakui penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa awut-awutan mandek. Makanya, kata dia, masa ini penyidik sedang menginventarisir 13 perkara tindak pidana HAM berat tersebut.

VIVA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, mengakui penanganan kasus pelanggaran benar asasi manusia (HAM) masa lulus mandek. Makanya, kata dia, era ini penyidik sedang menginventarisir 13 perkara tindak pidana HAM berat tersebut.

Ali menjelaskan salah satu alasan mandeknya pengerjaan kasus pelanggaran HAM berat kala lalu, karena beberapa petunjuk jaksa tidak dijalankan oleh Komnas PEDOMAN selaku penyidik.

“Sebetulnya sudah ada masalahnya, yaitu petunjuk jaksa yang belum dipenuhi oleh Komnas HAM. Selama ini kolang-kaling saja. Komnas HAM merasa pas, tapi kami tidak. Kita akan inventarisir lagi semua masalahnya apa, ” kata Ali di Kejaksaan Agung pada Jumat, 18 Desember 2020.

Baca juga: Jaksa Agung akan Bentuk Satgas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Menurut dia, jaksa sudah menangani tiga kasus pelanggaran PEDOMAN berat yang tidak diteruskan ke pengadilan. Pertama, kasus pelanggaran PEDOMAN di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Kemudian, kasus HAM di Timor-Timur tahun 1999 dan kasus HAM di Abepura di dalam 7 Desember 2000.

“Kami tidak mau hal sesuai itu terulang kambali. Jadi, kami mau kalau perkara itu naik berarti sudah matang dan kesibukan itu ada di Komnas HAM, ” ujarnya.

Oleh karena itu, Ali menambahkan pihaknya akan melakukan hubungan dan koordinasi dengan Komnas HAM terkait kekurangan hasil penyelidikan kasus HAM tersebut. Sebab, pihaknya mau melanjutkan kembali perkara ini pada 2021.

“Nanti, saya akan berkoordinasi kembali dengan Komnas HAM, ” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Istimewa, ST Burhanuddin, mengatakan bakal membuat Satuan Tugas (Satgas) Penuntasan Pengingkaran HAM (hak asasi manusia) mengandung sesuai arahan dari Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja Kejaksaan Agung tahun 2020.

Menurut dia, tahun 2020 itu khususnya mengenai penyelesaian perkara pengingkaran HAM berat dan HAM berat masa lalu, serta dalam lembaga penyelesaian dan penuntasan perkara pelanggaran HAM berat, itu hasilnya bisa diterima dengan baik oleh semua pihak serta tidak berlarut-larut.

“Jaksa Agung berencana membentuk Satuan Tugas Penuntasan pelanggaran HAM berat pada Jaksa Agung Bujang Pidana Khusus untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM mengandung dan HAM berat masa cerai-berai dibawah kendali Wakil Jaksa Mulia, ” katanya di Jakarta pada Rabu, 16 Desember 2020.